Juli ini, dipastikan semakin banyak pihak yang menggerutu. Pasalnya, seiring dengan semakin melonjaknya harga minyak mentah dunia, banyak kebijakan dari pemerintah yang semakin membuat rakyat kebanyakan dan kalangan industri hidup lebih prihatin. Sehubungan dengan krisis energi dan belum meredanya harga minyak mentah dunia, akhir-akhir ini pemerintah memang sedang getol menerapkan kebijakan-kebijakan baru dalam berbagai sektor. Hal itu mau tidak mau menuntut banyak perubahan pola kinerja di kalangan perindustrian dan dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah menerapkan kebijakan pemadaman listrik bergiliran, mulai pertengahan Juli ini, misalnya, pemerintah bakal menaikkan lagi harga BBM industri antara 2,2 hingga 8,6 persen. Dibandingkan pada 1 Juli lalu, harga BBM industri periode 15 Juli ini mengalami perubahan harga, yakni premium naik 2,3%, minyak tanah naik 2,9%, minyak solar naik 2,2%, dan minyak bakar naik 8,6%. ”Perubahan harga di atas disebabkan oleh MOPS dalam rupiah mengalami kenaikan berkisar antara 2 hingga 8,6% dan nilai tukar rupiah menguat 0,93% dari perhitungan awal bulan lalu," demikian VP Komunikasi PT Pertamina (Persero) Wisnuntoro seperti kami kutip dari situs resmi Pertamina.
Selain menaikkan harga BBM industri, pemerintah juga terus mendongkrak harga bahan bakar khusus (BBK) non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina DEX, dan Bio Pertamax. Untuk periode 15 Juli, Pertamax dijual antara Rp 10.550 hingga Rp 12.000 per liter (data lengkap: lihat situs www.pertamina.com).

Adapun harga BBM jenis premium dan solar bersubsidi bagi transportasi umum masih sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16/2008, masing-masing sebesar Rp 6.000/liter dan Rp 5.500/liter. Sedangkan harga minyak tanah bersubsidi untuk masyarakat dan industri kecil sebesar Rp 2.500/liter. Di sektor lain, industri batubara, pemerintah juga berencana mengubah royalti dari bentuk uang menjadi batubara. Pilihan ini merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri, yang diperkirakan mencapai 28 juta ton. Selama ini perusahaan batu bara dikenai royalti 13,5 persen dari hasil produksi batu bara. Kewajiban tersebut berlaku bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan dan pengelolaan batubara. Kita tunggu, perubahan kebijakan apa lagi yang sedang dipersiapkan pemerintah. (Diolah dari berbagai sumber. Foto: istimewa)